,
Jakarta
Berbagai kejadian politik berlangsung dalam tujuh hari terkini.
Tempo
mengumpulkan lima berita dalam negeri yang sedang menjadi perbincangan panas dari tanggal 9 sampai 15 Mei 2025.
Sejumlah berita yang menarik perhatian pembaca
Tempo
antar lain mengenai debat perpindahannya empat pulau dari Provinsi
Aceh
ke Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang membantah tersebut juga menjadi sorotan.
pemerkosaan massal
dalam rangkaian
kerusuhan Mei 1998
juga menjadi sorotan.
1. Kekhawatiran Mengenai Tuduhan Fadli Zon Tentang Pemerkosaan Massal pada Tahun 1998 yang Cuma Isu Belaka
Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
kembali menghadapi kritik karena pernyataannya yang menuduh bahwa insiden perkosaan masal tahun 1998 hanyalah mitos semata. Fadli membuat komentar ini saat diwawancarai terkait dengan upaya merevisi sejarah bersama sang jurnalis berpengalaman tersebut.
IDN Times
, Uni Zulfiani Lubis.
Fadli memulai dengan menyatakan bahwa menulis kembali sejarah bertujuan untuk menerangi berbagai desas-desus yang sudah lama dipandang sebagai fakta historis. Setelah itu, politisi dari Partai Gerindra menggunakan kasus pelecehan seksual masif sebagai ilustrasi dari desas-desus yang ia ingin klarifikasi.
\”Siapakah yang mengatakan bahwa pemerkosaan masal itu terjadi? Tidak pernah ada buktinya. Itu hanyalah sebuah cerita. Jika memang ada, tunjukkan pada kami, apakah hal tersebut tertulis dalam buku sejarah?\” ucap Fadli Zon saat wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube media tersebut.
IDN Time
Pada hari Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025.
Artikel selengkapnya di
sini
2. 372 Profesor Kedokteran Umumkan Tidak Mempercayai Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Tiga ratus tujuh puluh dua profesor fakultas kedokteran dari 23 perguruan tinggi di Indonesia telah mengumumkan penolakan mereka terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Profesor-professor tersebut meragukan keabsahan Budi Gunadi karena diyakini berkontribusi pada penurunan standar pendidikan kedokteran dan kesehatan secara nasional.
\”Puluhan profesor menyampaikan bahwa kita sudah tidak bisa lagi memberikan kepercayaan kepada Menteri Kesehatan dalam hal memimpin perubahan serta pengelolaan sektor kesehatan yang bersifat inklusif, adil, dan didukung oleh data faktual,\” ungkap mereka saat membaca deklarasi di ruang serbaguna Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni tahun 2025.
Paling tidak terdapat enam keputusan pokok yang membuat para dosen senior sangat marah. Pertama, mereka enggan mendukung adanya program kedokteran di luar institusi perguruan tinggi. Kedua, mereka oposisi pada pembagian peran antara aspek akademik dan fasilitas rumah sakit pendidikan. Ketiga, mereka tolak mentah-mentah usulan untuk memajukan status fakultas di bawah naungan Departemen Kesehatan.
Empat, mereka tidak setuju bahwa dokter umum harus diberi pelatihan untuk dapat melakukan operasi Caesar di wilayah pedesaan atau terpencil. Lima, mereka enggan melihat dokter dipindahtugaskan karena alasan yang berkaitan dengan hilangnya rasa kecintaan pada almamater masing-masing. Enam, mereka menentang upaya memandang buruk secara berlebihan mengenai isu bullying dalam kalangan para dokter.
Artikel selengkapnya di
sini
3. Mendagri Kemenangan Sumut dalam Perselisihan 4 Pulau Melawan Aceh, Mengapa?
Perselihan mengenai kepemilikan pulau-pulau seperti Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang serta Mangkir Ketek antara provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara telah berakhir setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyelesaikannya.
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138/2025 mengenai Penyediaan dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan serta Pulau yang dirilis pada tanggal 25 April 2025, empat pulau kecil tersebut berada dalam batas administratif Provinsi Sumatra Utara.
Dia menyebutkan bahwa pemerintahan sentral tidak mempunyai agenda pribadi, tetapi hanya bertujuan untuk menuntaskan persoalan perbatasan dengan cara yang adil serta sesuai hukum.
Empat pulau tersebut telah menjadi objek perselisihan sejak zaman kolonial Belanda dan pada awalnya termasuk dalam wilayah Aceh, walaupun lokasi mereka ada di dekat pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Menurut Tito, masalah ini memiliki riwayat yang cukup lama dan melibatkan beragam pihak beserta institusi semenjak permulaan konflik tersebut timbul di tahun 1928. Dia menyebut, \”Sejak 1928 permasalahan ini telah terjadi. Proses penyelesaiannya sungguh memakan waktu yang tidak singkat, malah jauh sebelum jabatan saya saat ini. Bahkan seringkali pertemuan-pertemuan fasilitatif dilakukan oleh beberapa departemen dan organisasi.\”
Antara
.
Artikel selengkapnya di
sini
4. Prabowo Mencari Pramono Anung yang Tidak Hadir dalam Konferensi Internasional tentang Infrastruktur
Presiden Prabowo Subianto pernah mencoba untuk menemukan Kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung saat penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, tanggal 12 Juni 2025. Sebab Pramono tidak datang, Prabowo meminta supaya absennya tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo sedang membicarakan tentang rencana konstruksi pelindung pantai raksasa di sekitar Jakarta. Dia menyatakan bahwa perkiraan biaya untuk Teluk Jakarta bisa mencapai antara 8 hingga 10 miliar dolar AS dan mengomentari jika angka ini tercapai, mereka merasa cukup percaya diri dapat melanjutkannya tanpa bantuan luar negeri. Lalu dia bertanya apakah Gubernur DKI telah hadir atau tidak; ketika mendapat respons negatif, ia tertawa ringan dan meminta penyelidikan alasan absennya gubernurnya, semua hal ini dilontarkannya dalam pidatonya yang menandai penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta seperti yang dikutip.
Antara
, Kamis, lalu.
Prabowo sedang mengejar hadirnya Pramono agar pemerintah provinsi atau Pemprov Jakarta dapat berkontribusi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pengembangan proyek besar seperti tanggul laut raksasa yang disebut juga sebagai giant sea wall. Proyek ini bertujuan untuk menghentikan erosi karena ombak dengan cara membangun dinding pemisah antara daratan dan lautan di pesisir utara Pulau Jawa.
Artikel selengkapnya di
sini
5. Laporkan ke Mas Wapres yang Mengklaim Telah Merespons Ribu-an Laporan dari Publik
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres), Al Muktabar menyatakan bahwa program Lapor Mas Wapres (LMW) sudah menangani sebanyak 7.590 keluhan dan laporan yang diajukan oleh warga dari seluruh wilayah.
Dokumen yang diperoleh meliputi berbagai aspek termasuk pendidikan, keuangan, kepemilikan lahan, serta dukungan sosial. Beragam masalah sudah diatasi mulai dari memberikan remisi pinjaman, menghidupkan kembali bantuan biaya pendidikan bagi pelajar, menyelesaikan perselisihan hak milik sampai menerbitkan surat tanda bukti hak atas tanah.
\”Bantuan sosial juga disediakan untuk pembayaran ijazah sekolah,\” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin, 9 Juni 2025.
Dia menyebutkan bahwa hingga kini masih ada beberapa laporan yang sedang menjalani tahap pengverifikasian atau belum lengkap dengan dokumen dari pihak pelapor. Bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga mendukung untuk senantiasa memperbaiki sistem penanganan laporan masyarakat lewat Layanan Melindungi Warga tersebut.
Artkel selengkapnya di
sini
Hendrik Yaputra
dan
Dian Rahma Fika
turut serta menulis artikel ini
